Oleh : Muhammad Ikhsan Harahap
Demonstrasi mengenai Rencana pembentukan Provinsi Tapanuli yang berujung kerusuhan di DPRD Sumut pada tanggal 3 Februari 2009, telah menelan korban dengan meninggalnya Ketua DPRD Sumut, Abdul Aziz Angkat.
Banyak desas-desus yang berkembang mengenai peristiwa yang memilukan itu. Pihak Kepolisian dinilai lemah dalam pengamanan, Polisi dinilai tidak berdaya menghadapi aksi brutal para demonstran.
Peristiwa yang memilukan itu disesalkan banyak pihak yang menuntut agar pihak-pihak yang terlibat dalam kerusuhan itu segera ditangkap dan diproses tanpa pandang bulu.
Aksi brutal demonstran Pro Pembentukan Provinsi Tapanuli dilihat banyak pihak sebagai aksi anarkis yang telah ditungggangi kepentingan politik sebagian orang. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah benar pembentukan Provinsi Tapanuli adalah benar-benar aspirasi masyarakat Tapanuli atau hanya demi kepentingan segelintir orang yang mengatas namakan masyarakat Tapanuli.
Pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat harus bertindak tegas terhadap peristiwa yang terjadi di DPRD Sumut karena jika pemerintah tidak bertindak dikhawatirkan akan menambah keruh suasana di Sumatera Utara.
Masyarakat Sumatera Utara jangan mudah terpancing isu-isu yang meresahkan, dan harus jeli melihat setiap permasalahan yang ada, jangan mudah diprovokasi demi kepentingan segelintir orang.
Semoga peristiwa yang memilukan sekaligus memalukan tersebut tidak terulang kembali dalam sejarah perjalanan bangsa ini.
Demonstrasi mengenai Rencana pembentukan Provinsi Tapanuli yang berujung kerusuhan di DPRD Sumut pada tanggal 3 Februari 2009, telah menelan korban dengan meninggalnya Ketua DPRD Sumut, Abdul Aziz Angkat.
Banyak desas-desus yang berkembang mengenai peristiwa yang memilukan itu. Pihak Kepolisian dinilai lemah dalam pengamanan, Polisi dinilai tidak berdaya menghadapi aksi brutal para demonstran.
Peristiwa yang memilukan itu disesalkan banyak pihak yang menuntut agar pihak-pihak yang terlibat dalam kerusuhan itu segera ditangkap dan diproses tanpa pandang bulu.
Aksi brutal demonstran Pro Pembentukan Provinsi Tapanuli dilihat banyak pihak sebagai aksi anarkis yang telah ditungggangi kepentingan politik sebagian orang. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah benar pembentukan Provinsi Tapanuli adalah benar-benar aspirasi masyarakat Tapanuli atau hanya demi kepentingan segelintir orang yang mengatas namakan masyarakat Tapanuli.
Pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat harus bertindak tegas terhadap peristiwa yang terjadi di DPRD Sumut karena jika pemerintah tidak bertindak dikhawatirkan akan menambah keruh suasana di Sumatera Utara.
Masyarakat Sumatera Utara jangan mudah terpancing isu-isu yang meresahkan, dan harus jeli melihat setiap permasalahan yang ada, jangan mudah diprovokasi demi kepentingan segelintir orang.
Semoga peristiwa yang memilukan sekaligus memalukan tersebut tidak terulang kembali dalam sejarah perjalanan bangsa ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar